Pringsewu, Senin 18 Mei 2026 — Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melaksanakan kegiatan Audit Kinerja Ketua Pengadilan Agama Pringsewu dalam rangka proses serah terima jabatan pimpinan di lingkungan Pengadilan Agama Pringsewu. Audit kinerja ini merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab pimpinan satuan kerja sebelum dilaksanakannya serah terima jabatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh program kerja, administrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas peradilan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tim dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap berbagai aspek kinerja, meliputi administrasi perkara, administrasi umum, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan, serta capaian kinerja lembaga selama masa kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama Pringsewu. Dalam pelaksanaannya, audit dilakukan melalui dialog, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan pada satuan kerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Pengadilan Agama Pringsewu menyambut baik pelaksanaan audit kinerja tersebut sebagai bentuk pembinaan dan penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya audit ini, diharapkan proses serah terima jabatan dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi, serta mampu menjaga kesinambungan program dan pelayanan di lingkungan Pengadilan Agama Pringsewu. Kegiatan audit kinerja ini juga mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam menerapkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas sebagaimana semangat SIGAP (Sinergi, Integritas, Gemilang, Akuntabel, Profesional) serta budaya kerja BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.
Melalui kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Pringsewu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.