Peraturan dan Kebijakan Layanan Hukum
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No.0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.